Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

19 Apr

Kamis, 28 Februari 2019 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dihadiri oleh Walikota Pekalongan Bpk.HM Saelany Machfudz, S.E. dan segenap Jajaran Forkompinda Kota Pekalongan serta Kabupaten Pekalongan, Kalapas Pekalongan, Karutan Pekalongan, Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekalongan, Ketua PERADI Karesidenan Pekalongan dan Tokoh Masyarakat.

Acara pencanangan tersebut diliput oleh rekan media elektronik dari BATIK TV, harian RADAR PEKALONGAN dan para rekan media lainnya.  Acara dimulai dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya" oleh seluruh Jajaran Pengadilan Negeri Pekalongan dan Tamu Undangan, yang kemudian dilanjutkan dengan Yel-Yel Zona Integritas oleh Jajaran Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

ZI01 

Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, Bpk. DEWA KETUTU KARTANA, S.H.,M.Hum menyampaikan bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tentu perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan ZONA INTEGRITAS dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah berkomitmen melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni "Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung".

ZI03 ZI07

Ditambahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB bahwa  'sudah banyak upaya yang dilakukan Mahkamah Agung mulai dari Reformasi Birokrasi, Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pembangunan Zona Integritas. Pencanangan ini dimaksudkan agar masyarakat memahami dan mengawal pengadilan, kita terbuka dengan masyarakat. Tentu kami memiliki tata cara dan mekanisme aduan, serta jaminan bagi yang melaporkan tentunya untuk mewujudkan peradilan yang agung".

ZI06 ZI09

Dalam Kesempatan ini pula Walikota Pekalongan memberikan sambutan. Dalam sambutannya Walikota Pekalongan memaparkan mengenai Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik, SDM Aparatur semakin profesional, serta pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang makin tinggi. Seperti yang diungkapkan Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB di Ruang Sidang Kartika, Kamis (28/2/2019). “Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan banyak pihak, yag terpenting komitmen kita untuk menghindari dan tidak melakukan korupsi. Di Kota Pekalongan ini jangan sampai ada ruang praktik korupsi yang berujung kesengsaraan rakyat,”

IMG 20190228 WA0017

Menurut Walikota Pekalongan, kesalahan administrasi sedikit saja bisa dipermasalahkan, dalam bekerja tentu harus cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan berlaku. “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas 1B semoga menjadi komitmen yang berkelanjutan sehingga peradilan yang agung dan terbebas dari KKN serta meningkatkan pelayanan publik di Kota Pekalongan”.

Selesai Sambutan Walikota, dilanjutkan dengan pembacaan PAKTA INTEGRITAS dan penandatanganan Piagam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Bpk.Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh saksi-saksi yaitu Walikota Pekalongan, perwakilan Bupati Pekalongan, Ketua DPRD Kota Pekalongan, Ketua Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sekda Kota Pekalongan, Sekda Kabupaten Pekalongan, Kapolres Pekalongan Kota, Kapolres Kajen , Dandim Pekalongan, Kalapas Kota Pekalongan, Karutan Pekalongan, Pimpinan BRI Cabang Pekalongan, Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan, dan Ketua Peradi Karesidenan Pekalongan.

ZI02

 

 (Jubir/humas pn.pkl)